contoh e government dalam pelayanan publik. berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien[1]. contoh e government dalam pelayanan publik

E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. “EVALUASI KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN, INFRASTRUKTUR, APLIKASI, DAN PERENCANAAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KOTA BATU. Sama seperti KAI Access, ‘Alpukat Betawi’ digencarkan sebagai pengganti metode pelayanan publik konvensional selama masa pandemi COVID-19. E-gov merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi. 2. PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan June 2019 Suluh Pembangunan Journal of Extension and Development 1(1):14-21 Dari segi terminologi, terdapat tiga hal yang rancu dalam istilah dan konsep good governance. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah konsep transformasinya, dimana e-government bukan sekedar memanfaatkan teknologi semata, melainkan adanya sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Hingga saat ini seluruh pelayanan di kelurahan masih dilakukan secara. Juliasti Surdin Metrics. Pengumuman. 30 3. com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government ( e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. pengembangan e-government pada pemerintah daerah khususnya di Indonesia Timur (Novita, 2014: 45-46; Sitokdana, 2019: 239-240; dan Wijaya et al. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih. 2. publik). pengembangan E–Government, yaitu: 1. dalam implementasi e-government adalah tidak adanya indikator keberhasilan (e. Definisi Whole of Government (WoG) menurut United States Institute of Peace (USIP) adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh. dapat dijadikan contoh, dan dapat ditransfer atau ditiru oleh penyelenggara pelayanan publik. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan. ” Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIIK) 6(6). GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PA DA DINAS KO PERASI . Selain itu, E-Government juga dapat membuat komunikasi antar lembaga pemerintahan lebih lancar. E-Government diluncurkan di Malaysia tahun 1997. E-government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal: Layanan Masyarakat. 081227901212. Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi. Faktor penghambat dalam. (n. Baca Juga. Jun. SosialisasiTugas Makalah Pelayanan Publik Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-government di Indonesia NAMA :SINARTO SAPUTRA PAWANG NPP : 23. Dan Wawancara yang Menurut Moleong (2004), “bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. (e-Government merupakan aplikasi informasi dan juga komunikasi (ICT) dari pemerintah). E-government desa menjadi solusi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Menyadari akan besarnya manfaat e-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan e-Government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3. Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan). yang terlibat di dalam e-gov mestinya adalah semua cabang atau instansi pemerintahan. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Rencana strategis ASEAN tahun 2020, yaitu mendorong seluruh anggotanya untuk mengembangkan layanan e-Government. Implementasi e-government dalam pelayanan publik pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien, serta dapat meningkatkan penerapan prinsip -prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pada pembahasan ini penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini terkait dengan analisis Penerapan Pada periode 2018/2019 yang sudah berjalan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dievaluasi dan apakah sudah berjalan dengan baik. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Meskipun sudah diterapkannya E-kios secara meluas di berbagai wilayah di kota Surabaya, dalam. Pengertian dan Bentuk Diplomasi Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi) Pemasaran Politik (Pengertian, Bauran dan Strategi Kampanye) Menurut Indrajit (2005),. Regulasi. By admin 24 Jul 2022, 22:08:58 WIB E-government. Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal Pada tanggal 9 Juni 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Kehadiran teknologi informasi di dalam tata kelola pemerintah menjadi salah satu pendukung terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan dan akuntable. Government to Employe atau biasa disingkat dengan G2E merupakan suatu layanan E-Government yang berfokus pada pelayanan untuk kesejahteraan pekerja, termasuk diantaranya:. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. Gov2Go. Kata Kunci : E-Government, Pelayanan Publik, Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Definisi dan sejarah layanan elektronik. Dengan kata lain komunikasi pelayanan publik. Dengan adanya layanan ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih. GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PA DA DINAS KO PERASI . -Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (e-tax) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. The research method is descriptive qualitative. Melalui penggunaan e-government dalam pemerintah Kota Malang, diharapkan Pemerintah Kota malang dapat memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik. Irawan, Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik 178 Manfaat Implementasi E-Government Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan e-Government (OECD 2005 dalam Darmawan, 2011: 70), yakni: 1. Agar kita bisa memahami secara lebih tepa tapa. Melalui pengembanngan e-governmentdilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. 081227901212. 8). negara akan tergilas dalam derasnya arus globalisasi. Oleh Lestyo Mawarti Diposting pada 12 September 2022. ” Mata Kuliah : E Goverment. 3 Pengembangan E-government di Indonesia Simangunsong Jumadimasyarakat dalam menyelengarakannya e-Government pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Malang. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. Smart Government merupakan suatu konsep yang menjadi kelanjutan dari program E-Government, dimana konsep yang baru ini sudah lebih disempurnakan mengikuti pemanfaatan teknologi serta inovasi untuk mencapai kinerja pemerintahan yang lebih. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Tim Lembaga Administrasi Negara. v5i1. Dalam Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City. Pelayanan publik berbasis e-Government di Indonesia belum banyak diterapkan. Pengertian E-Government. e-government bukan sekedar memanfaatkan teknologi semata, melainkan adanya sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. (Aurigi, 2005) Digitalisasi dalam administrasi publik mendorong pemerintah b erinovasi dalam penyediaan. Aplikasi E-kios merupakan suatu sistem layanan kebijaklan publik pada sejumlah pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan publiknya. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. menyebabkan kinerja e-government pada tahun tersebut menurun. Dengan adanya e-government,25 Arif cahyadi, 2016, penerapan good governance dalam pelayanan publik, vol. 5. yang harus terdapat pada sistem e-Government yakni ketersediaan (availability) dan aksesibilitas (accessibility) (Sami, 2012). lembaga pemerintahan dalam mewujudkan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Abstract. E-Government : Konsep Dan Implementasi. Keberadaannya menjadi sarana yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi terkait pemerintahan. Jelaskan apa landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan egov dalam pelayanan publik? 2. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. Dosen Pengasuh : Prof Dr H Supli Effendi Rahim. Ida Yunari Ristiani, Manajemen Pelayanan Publik« 165 Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen (E-ISSN: 2615-4978, P-ISSN: 2086-4620) Vol X1 No 2. Bentuk G2C di Indonesia berikutnya adalah aplikasi ‘Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat’ atau disingkat ‘Alpukat Betawi’. 2621–2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. Berikut adalah 7 tantangan masa depan e-government desa yang harus dihadapi: 1. yang berjudul ‘INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTONIC GOVERNMENT (E-GOV) DI KANTOR KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR’. Contoh Tesis 3: E-government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E Government di Pemerintah Kabupaten Sleman) pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, pemerintah dituntut harus. Pelayanan Publik Partisipatif dalam buku Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapat-kan perhatian. Bahan presentasi Seminar KKP Jurusan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar, Senin, 8 Juni 2015. ABSTRAK Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dapat didukung oleh penerapan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien. Kebijakan terkait Pelayanan Publik Digital Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tertuang bahwa pelayanan. PENDAHULUAN Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring denganiv v Pelayanan Publik Transparan, Efisien dan Kredibel Edisi I 2017 Edisi II 2018 Hak cipta dilindungi undang-undang @ IAARD PRESS Katalog dalam terbitan (KDT)E-Government yang menyajikan layanan citizen centric ditandai dengan tersedianya akses informasi yang menyeluruh dalam portal resmi pemerintah serta menyediakan wadah bagi. 31947/kjik. 5. bahan dalam analisis kebijakan dalam pelayanan publik berbasis SPBE. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat solo raya pada layanan E-Government. pengembangan e-government pada pemerintah daerah khususnya di Indonesia Timur (Novita, 2014: 45-46; Sitokdana, 2019: 239-240; dan Wijaya et al. komunikasi dalam pelayanan publik. ” Jurnal Ilmiah. Oktavya, Ayu Aditya. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan termasuk pemerintah kota Surabaya. E-Government di Indonesia sendiri di harapkan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, seerta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik . Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Surabaya ~ Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-Government dengan baik. 8). E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah. Electronic Government (e-Government) E-Government sering dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing-masing individu atau institusi. Menurut Indrajit (2006: 8), e-government merupakan suatu mekanisme baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), dimana melibatkan implementasi dari teknologi informasi, dengan bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. Konsep e-Government berkembang didasarkan atas tiga kecenderungan, yaitu: 1. Pemerintah Indonesia punDjuhari Juma Wijaya – 11150930000061, Analisis Kualitas Layanan E-Government Menggunakan Metode E-Govqual Dan Importance Performance Analysis (IPA) (Studi Kasus : Badan Pusat Statistik) di bawah bimbingan Syopiansyah Jaya Putra dan Muhammad Nur Gunawan. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Namun jika E-government sendiri diterapkan di setiap pemerintahan, hal ini sejalan dengan Revolusi Industri 4. dan e-literacy. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan implementasi e-governmentoleh. E-gov di bangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. , Citra Annisa, FISIP UI, 2011. g. Administrative Law & Governance Journal. Regulasi. Hal ini mutlak harus dilakukan pemerintah sebagai upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan 1 McKinsey&Compay (2018): Government 4. id. Contoh aplikasi G2G misalnya: konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif,. teknologi oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Oktavya, A. Dalam konteks Surabaya sebagai contoh kasus, mungkin e-government dalam. 05 WIB. meningkatkan pelayanan publik, jika pada tahun 2009 media massa menjadi sumber kekuatan informasi dan komunikasi yang paling utama, tetapi tahun 2018. 3 Tahun 2003 (Main, 2010,h. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Analisis Proses Rekayasa Sosial Pada Kampung 3g Kota Malang Untuk Membangun Masyarakat Tangguh Bencana Banjir. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh. , Hendrik Vallen Ayomi, Hendry Bakri, Peliman Ndibau 4157 K. Publikasi. Jelaskan sejarah egov di dunia dan di Indonesia. 12, 2015 • 0 likes • 3,520 views. 0 dan pandemi covid 19 menjadikan pemanfaatan teknologi informasi sebuah keharusan, agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik dapat tetap. Aplikasi E-Government WA. E-Government meningkatkan efisiensi; Dalam melakukan penelitian terkait “Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal”, Diperlukan untuk meninjau penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Didukung. DAN UKM KOTA MALANG. teknologi oleh pemerintah dalam pelayanan publik. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat. Jurnal. Konsep Electronic Government Electronic Government atau E-Govt merupakan suatu keniscayaan dalam era industri 4. 18. 1. Lebih lanjut, diskursus tentang good governance sendiri telah menjadi tema penting dalam berbagai pemahasan terkait pelayanan publik dalam. Di Indonesia, local e-government dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penerapan e-government pada tingkat lokal, khususnya pada Pemerintah Desa masih memerlukan perhatian yang serius, karena hingga saat ini pelayanan publik yang berbasis pada e-government. Pengertian E-Government merupakan kependekan dari Electronic-Government atau di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik. Jenis ini penyampaian layanan. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada. Di Indonesia sudah ada banyak kabupaten/kota yang menerapkan e-Government dengan cukup baik. Yuli Andi Gani, Sarwono. Dalam cakupan negara, pemahaman mengenai konsep e-government di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal dari negara yang bersangkutan. dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik. Kota Malang kepada seluruh SKPD yang mampu inovatif dan kreatif dalammemberikan pelayanan publik kepada masyarakatdengan menggunakan teknologi infomrasi dan. suatu kemampuan yang sangat diperlukan dalam pelayanan publik, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa. Sosialisasi E-Government mencakup berbagai hal yang berurusan dengan pemerintah. Kota Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 1. 8 Tabel 1. pembuatan. Pembuatan situs/web Pemerintah Daerah merupakan langkah awal dalam pengembangan konsep e-Government. Penataan. Intelligent Nation pada tahun 1980-an. , 2019: 284). ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel/pri. Buku ini bermanfaat bagi para. Transaktif, yaitu tahap dimana e-government memungkinkan pelayanan publik dan layanan transaksional. Kata kunci: E. 4 (2016): hlm. (2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Organisasi BPKAD. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintah pusat Indonesia adalah inovasi pelayanan publik dengan metode e-government yaitu dengan penerapan e-KTP atau KTP berbasis sistem. , MS. 2017. Ada daerah yang masih sangat ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga sekarang belum. com Abstrak: Penerapan e-Government di Era Modern ini merupakan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Mengurangi Biaya Memberikan pelayanan secara on-line atau dalam jaringan dapat secara signifikan mengurangi total. Dari berbagai inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya terutama sejak kepemimpinan walikotanya yang baru, Tri Rismaharini, yang kerap kaliPengertian E-Government atau definisi E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web, melakukan pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik, dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif. Pelayanan publik yang adil dan. 1593. Pada tahun 2019, aplikasi ini diluncurkan sebagai salah satu upaya penerapan e-government di DKI Jakarta. Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana . meningkatkan standar layanan publik untuk semua, dan akhirnya mencegah. Pada gambar 1 merupakan salah satu contoh situs Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yaitu. Presiden Joko Widodo Luncurkan Bursa Karbon Indonesia 2 days ago. (2015, Juni). Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif; dan 4. DalamAnalisis Kelayakan Implementasi E-government dalam Pelayanan Publik di Bidang Keagrariaan di Kabupaten Pinrang June 2016 // DOI: 10.